News Pelaihari — Rencana pemekaran wilayah Kecamatan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kembali menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah dan DPRD setempat.
Setelah sempat tertunda selama beberapa tahun, proses pembahasan kini dimulai kembali dari tahap awal untuk memastikan seluruh aspek administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bupati Tanah Laut, H. Sukamta, menjelaskan bahwa keputusan memulai ulang proses pemekaran bukan berarti proyek ini gagal, melainkan langkah untuk memperbarui dokumen dan data sesuai kondisi terbaru. “Ada banyak perubahan data kependudukan, batas wilayah, dan aspek pelayanan publik yang perlu disesuaikan. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan dari nol agar hasilnya valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sukamta, Jumat (18/10).
Evaluasi Administratif dan Dukungan Masyarakat
Pemekaran Kecamatan Pelaihari awalnya direncanakan untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, mengingat luasnya wilayah serta jumlah penduduk yang terus meningkat. Namun, dalam evaluasi terbaru, ditemukan beberapa hal yang perlu disempurnakan, termasuk pemetaan batas administratif antar desa, penyesuaian infrastruktur pelayanan publik, serta dukungan masyarakat melalui musyawarah desa.
Ketua DPRD Tanah Laut, Muslimin, menambahkan bahwa pihak legislatif siap mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai prosedur. “Kita ingin pemekaran ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tapi juga benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Karena itu, partisipasi warga menjadi faktor penting,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga berencana melibatkan tim akademisi dari universitas lokal untuk membantu penyusunan naskah akademik dan analisis kelayakan wilayah sebagai dasar hukum dalam pengajuan pemekaran ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Harapan Warga untuk Pemerataan Pelayanan
Warga di beberapa desa yang berpotensi masuk dalam wilayah pemekaran menyambut baik langkah pemerintah melanjutkan proses ini. Menurut Rahmat Hidayat, tokoh masyarakat Desa Ujung Batu, pemekaran wilayah akan memudahkan akses pelayanan publik yang selama ini masih terkendala jarak dan infrastruktur.
“Kalau pemekaran jadi, warga tidak perlu jauh-jauh ke Pelaihari kota untuk urusan administrasi. Ini sangat membantu masyarakat kecil,” ungkap Rahmat.
Masyarakat berharap agar pemekaran tidak sekadar menjadi wacana, melainkan segera terealisasi setelah seluruh proses verifikasi dan kajian selesai.
Langkah Selanjutnya: Verifikasi dan Usulan ke Provinsi
Usai pembahasan awal, pemerintah daerah akan membentuk tim verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan wilayah calon kecamatan baru. Hasil kajian tersebut nantinya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
Menurut Bupati Sukamta, pemekaran wilayah harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan dan potensi pembangunan, bukan semata-mata faktor politik. “Kita ingin pemekaran yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menambah struktur birokrasi,” tegasnya.
Dengan dimulainya kembali pembahasan dari awal, Pemkab Tanah Laut optimistis bahwa rencana pemekaran Kecamatan Pelaihari dapat berjalan lebih matang, transparan, dan sesuai aturan, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.
