News Pelaihari – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, menyoroti kualitas layanan dan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tunggal yang mendapat perawatan di Fasilitas Kesehatan Penunjang (FKP) RSUD H. Boejasin Pelaihari. Sorotan ini disampaikan usai pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan kurang optimalnya pelayanan dan jaminan pembiayaan bagi korban laka tunggal di rumah sakit daerah tersebut.
Menurut Ketua Komisi II, masyarakat masih banyak yang belum memahami perbedaan antara penanganan korban kecelakaan tunggal dengan kecelakaan yang melibatkan pihak lain dalam hal pembiayaan medis. “Banyak korban kecelakaan tunggal yang mengira seluruh biaya bisa langsung ditanggung oleh Jasa Raharja, padahal ada ketentuan khusus terkait penjaminan. Ini yang perlu dijelaskan dan disosialisasikan dengan baik oleh pihak rumah sakit,” ujarnya.
Baca Juga : Tabrak Lari Seorang Pelajar Hingga Tewas, Suami Anggota DPRD Tabalong Disidang
Ia menegaskan, RSUD H. Boejasin Pelaihari sebagai fasilitas kesehatan utama di Tala harus memastikan setiap pasien, termasuk korban kecelakaan tunggal, mendapat pelayanan medis yang layak dan berorientasi pada keselamatan jiwa terlebih dahulu. Setelah penanganan darurat, barulah administrasi pembiayaan dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Layanan Korban Laka Tunggal Disorot, DPRD Tala Dorong Evaluasi di RSUD H. Boejasin
Komisi II DPRD Tala juga meminta agar Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD H. Boejasin memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, serta pihak kepolisian. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi kebingungan dalam proses klaim maupun penentuan status kecelakaan.
Ketua Komisi II DPRD Tala Minta RSUD Boejasin Perkuat Layanan bagi Korban Laka Tunggal
“Kita ingin masyarakat tidak dirugikan hanya karena masalah administratif. Penanganan medis harus tetap menjadi prioritas utama. DPRD akan mendorong agar pemerintah daerah memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada korban,” tambahnya.
Selain menyoroti aspek pelayanan, Ketua Komisi II juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas gawat darurat dan ketersediaan tenaga medis terlatih untuk menangani kasus trauma akibat kecelakaan. Ia menilai, dengan meningkatnya volume kendaraan dan aktivitas lalu lintas di wilayah Tanah Laut, risiko kecelakaan, termasuk laka tunggal, juga semakin tinggi.
DPRD berencana melakukan kunjungan kerja ke RSUD H. Boejasin dalam waktu dekat guna memantau langsung sistem pelayanan darurat dan proses klaim pasien korban kecelakaan. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat di bidang kecelakaan lalu lintas.
